terasmu.id – Belum dibayarkannya pekerjaan proyek di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, berbuntut somasi terhadap tiga pejabat pemerintah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali, pejabat keuangan Marwan Sidasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Darhot Tua Siregar, disorot terkait pembayaran proyek yang hingga kini belum dicairkan.
Kuasa hukum penyedia jasa, Rahim Yasim, bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pembayaran pekerjaan, yang menurut kliennya telah diselesaikan dan dinyatakan melalui dokumen Provisional Hand Over (PHO).
Rahim menjelaskan, kliennya telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Bahkan, berdasarkan keterangan kliennya, PPK telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan menerbitkan dokumen PHO.
Namun, ketika penyedia jasa mengajukan pencairan pembayaran, hak yang diklaim telah menjadi kewajiban pemerintah daerah itu justru belum direalisasikan.
“Klien kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, PPK sendiri telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan dokumen PHO telah diterbitkan. Akan tetapi, ketika mengajukan pencairan, justru muncul berbagai alasan yang menyebabkan pembayaran belum direalisasikan,” ungkap Rahim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan kliennya, pembayaran berulang kali tertunda dengan alasan kondisi fiskal daerah, serta belum adanya petunjuk atau arahan dari Sekda Morotai.
Bagi Rahim, alasan tersebut perlu dijelaskan secara transparan. Sebab, penyedia jasa telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara kepastian pembayaran belum diperoleh.
Ia pun mempertanyakan dasar kewenangan Sekda yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor tertundanya pencairan.
“Kalau memang persoalannya kondisi fiskal daerah, harus dijelaskan secara tertulis bagaimana status anggarannya dan kapan pembayaran dapat dilakukan. Begitu pula jika alasannya belum ada arahan Sekda, harus dijelaskan apa dasar hukum dan kewenangan yang menyebabkan pencairan harus menunggu arahan tersebut,” tegasnya.
Tak hanya mempersoalkan keterlambatan pembayaran, Rahim juga menyoroti kemungkinan adanya unsur pidana dalam persoalan tersebut.
Ia menyebut dugaan penipuan dan penggelapan sebagai aspek hukum yang akan dikaji lebih lanjut, apabila ditemukan bukti adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penguasaan uang milik pihak lain secara melawan hukum.
Rahim merujuk Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan dan Pasal 486 mengenai penggelapan.
Meski demikian, ia menegaskan penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada bukti dan pemenuhan unsur pidana, bukan semata-mata karena adanya keterlambatan pembayaran proyek.
“Kami mempertanyakan apakah terdapat tindakan yang disengaja untuk menghambat hak klien kami. Kami tidak ingin hanya menerima alasan yang berubah-ubah tanpa kepastian,” ujarnya.
Rahim meminta Muhammad Umar Ali, Marwan Sidasi, dan Darhot Tua Siregar memberikan penjelasan mengenai alasan belum direalisasikannya pembayaran, termasuk apakah terdapat persoalan administrasi, ketersediaan anggaran, kelengkapan dokumen, atau hambatan lainnya.
Menurutnya, jika seluruh persyaratan pembayaran telah dipenuhi dan tagihan telah jatuh tempo, pemerintah daerah wajib menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan kontrak.
Siapkan Laporan ke Polda Maluku Utara
Tidak berhenti pada somasi, Rahim menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara pada Kamis (19/11/2026), apabila tidak ada penyelesaian atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berencana menyampaikan laporan atau pengaduan, agar aparat penegak hukum menelusuri dugaan perbuatan yang dipersoalkan kliennya.
“Kemungkinan besar besok kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa persoalan ini dan menilai, apakah terdapat unsur tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan,” katanya.
Rahim menegaskan, langkah tersebut ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum, sekaligus memperjuangkan hak kliennya. Ia tidak ingin persoalan pembayaran proyek yang diklaim telah selesai itu, terus berlarut tanpa kejelasan. (*)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi








Komentar