Terasmu.id – Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP-HPMS) periode 2026–2031 resmi dilantik di Bela Hotel Ternate, Jumat (9/10/2026) malam. Pelantikan ini menandai babak baru perjalanan organisasi mahasiswa asal Kepulauan Sula tersebut, sekaligus memperkuat kedudukan Ternate sebagai pusat kepengurusan setelah puluhan tahun berada di Makassar.
M Iqbal Ruray resmi dilantik sebagai Ketua Umum PP-HPMS, didampingi Abdul Rauf Wajo sebagai Sekretaris Jenderal dan Hadijah Tukuboya sebagai Bendahara Umum.
Pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) itu dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula yang berada di Ternate.
Dalam agenda tersebut, HPMS juga mengukuhkan Sherly Tjoanda sebagai Dewan Pembina PP-HPMS.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan. Bagi HPMS, momentum tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang organisasi yang telah melewati berbagai generasi pelajar dan mahasiswa Sula sejak akhir 1950-an.
Sejarah HPMS bermula dari prakarsa yang dirintis melalui Singosari Agreement di Malang pada 1957. Dua tahun kemudian, tepatnya 20 September 1959, HPMS resmi berdiri di Kota Ujung Pandang, yang kini dikenal sebagai Makassar.
Dengan semboyan “DAD HIA TED SUA”, organisasi ini terus berkembang menjadi wadah berhimpun bagi pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula.
Selama puluhan tahun, sejak 1959 hingga 2025, pusat kedudukan Pengurus Pusat HPMS berada di Makassar. Berdasarkan hasil Kongres IV, pusat kepengurusan kemudian resmi dipindahkan ke Ternate.
Perubahan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah organisasi. Dengan cabang dan komisariat yang tersebar di lebih dari 10 provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia, HPMS kini memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga konsolidasi kader sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Sula.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi eksistensi HPMS yang telah berdiri sejak 1959. Ia berharap organisasi tersebut terus berperan dalam mendorong pembangunan daerah, terutama di Kepulauan Sula yang masih menghadapi sejumlah persoalan infrastruktur dasar.
Sherly menyoroti pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, meski pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula telah berlangsung selama 23 tahun.
Menurutnya, mayoritas masyarakat Sula menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, ketersediaan jalan, jaringan komunikasi, dan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Masyarakat Sula sebagian besar sebagai petani dan nelayan, permasalahan kebanyakan soal jalan, jaringan dan air bersih. Dan semua ini memerlukan konektivitas,” ujar Sherly.
Ia juga menyinggung kendala pemerintah daerah dalam mengusulkan bantuan pembangunan ke pemerintah pusat akibat persoalan akurasi data dan administrasi.
Sherly mencontohkan program pembangunan jalan melalui APBN yang membutuhkan usulan dari pemerintah daerah. Namun, proses tersebut dapat terhambat apabila data pendukung tidak akurat dan pengusulan belum dilakukan secara optimal.
Selain itu, ia menilai alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan dalam APBD Kepulauan Sula masih sangat kecil. Padahal, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi penopang mobilitas masyarakat sekaligus urat nadi pertumbuhan ekonomi petani dan nelayan.
Ia berharap HPMS dapat menjadi ruang yang aman bagi pelajar dan mahasiswa untuk berhimpun, bertukar gagasan, serta berkontribusi dalam membangun konektivitas dan kemajuan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum PP-HPMS M Iqbal Ruray menegaskan kepengurusan yang baru akan mendukung pembangunan Maluku Utara melalui kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, tanpa mengesampingkan independensi organisasi.
Iqbal menyatakan HPMS siap menyumbangkan gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual para kader.
“HPMS mendukung kepemimpinan Ibu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan Maluku Utara yang maju, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah, melalui sumbangan gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual kader HPMS,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan kemitraan dengan pemerintah tidak berarti organisasi kehilangan independensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bagi HPMS, dukungan terhadap pembangunan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan.
“HPMS tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan solutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagi kami, dukungan dan pengawasan merupakan dua bentuk tanggung jawab yang saling melengkapi demi pemerintahan yang berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Iqbal juga menyoroti sejumlah kebutuhan pembangunan di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, terutama terkait peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Ia berharap kedua wilayah tersebut mendapat porsi perhatian yang proporsional dalam prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara. Selain itu, HPMS mendorong agar aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Kabupaten Pulau Mangoli mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan kepengurusan baru dan pusat organisasi yang kini berkedudukan di Ternate, HPMS dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesinambungan sejarah, memperkuat konsolidasi kader lintas daerah, serta memastikan organisasi tetap relevan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Perjalanan yang dirintis pada 1957 dan dilembagakan pada 1959 itu kini memasuki babak baru. Lebih dari sekadar meneruskan nama besar organisasi, kepengurusan periode 2026–2031 dituntut membuktikan peran HPMS sebagai rumah bersama mahasiswa Sula sekaligus kekuatan intelektual yang ikut mengawal arah pembangunan Maluku Utara. (*)








Komentar